Pers adalah salah satu dari pilar demokrasi setelah adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia adalah negara demokratis yang mengakui adanya kebebasan pers. Hal tersebut diakui dalam UUD 1945 dan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyebutkan bahwa kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pers adalah lembaga yang ikut mengontrol jalannya roda pemerintah. Pers turut mengawasi pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi negara, lembaga legislatig sebagai kepanjangan tangan dari rakyat atau yang sering disebut sebagai wakil rakyat, begitu pula adanya dengan lembaga yudikatif serta lembaga-lembaga lainnya yang turut mendukung jalannya pemerintahan.

Pers di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Pers cetak di Indonesia diperankan oleh penjajah Belanda untuk kepentingan perdagangan. Jan Pieterzoen Coen, pendiri Batavia dan Gubernur Jendral Hindia Belanda periode 1619-1629 memulai pengiriman berita ke pemerintahan Ambon dengan judul Memorie de Nouvelles. Salinan berita itu ditulis dengan tangan pada tahun 1621. lebih dari satu abad setelah Jan Pieterzoen Coen meninggal, tulisan tangannya diterbitkan kembali di surat kabar Batavia Nouvelles pada tanggal 17 Agustus 1744. Dengan demikian, Batavia Nouvelles merupakan surat kabar pertama di Hindia Belanda.

Jaminan terhadap kebebasan pers diatur dalam konstitusi, piagam PBB, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memberikan hak kepada masyarakat untuk menggunakan kebebasan menyampaikan informasi, kontrol sosial, masukan/saran, serta komunikasi massa. Dengan kebebasan yang diberikan itu, pers harus menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Hak-hak yang dimiliki pers tidak boleh disalahgunakan sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Pers sebagai pembangun opini publik harus menyajikan data secara benar dan akurat, tidak provokatif, dengan sumber yang berimbang, serta tidak memberitakan tentang SARA. Informasi yang disampaikan oleh media massa akan sangat berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap suatu peristiwa. Jika pers menyampaikan berita bohong, maka akan sangat merugikan masyarakat, pribadi, atau pihak-pihak tertentu, maupun pemerintah.

Keberadaan media pers dalam platform kebebasan pers perlu dilihat dengan perspektif hak asasi manusia (HAM). Bahwa pers dihadirkan bukan untuk jurnalis, juga bukan untuk kekuasaan kekuatan modal (internal dan eksternal) yang menghidupi perusahaan pers, atau juga bukan untuk kekuasaan (negara dan kekuatan politik) untuk menjadikannya sebagai alat untuk menguasai alam pikiran masyarakat. “Musuh” yang mengancam kebebasan pers: pertama, bersifat internal, yaitu jurnalis dan pengelola media pers, berupa penyalahgunaan media pers demi kepentingan-kepentingan pragmatis sendiri. kedua, bersifat eksternal, yaitu kekuasaan (negara dan modal) yang berpretensi menggunakan media pers untuk kepentingan sendiri, sehingga media pers bukan lagi merupakan forum bebas bagi kebenaran, tetapi hanya menjadi alat untuk merekayasa masyarakat.

Kebebasan yang disalahgunakan (tidak bertanggung jawab) dapat membahayakan kelangsungan dan kehidupa berbangsa dan bernegara. Dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab, pers dapat memberikan kebenaran palsu, informasi tidak benar atau hiburan yang menyesatkan. Sebagai pembangunan opini publik, pers akan sangat berpengaruh terhadap perkembanagn suatu negara. Pers yang menyalahgunakan kebebasan itu juga dapat menjatuhkan orang lain, melanggar hak-hak orang lain, dan menyebarkab informasi bohong.

Pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap kebebasan pers akan membawa dampak, antara lain sebagai berikut,

1. penyajian berita yang sensitif, baik berupa gambar, ulasan, karikatur, dan sebagainya, seperti menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan, dapat menyinggung perasaan susila, agama/kepercayaan, atau keyakinan seseorang atau golongan yang dilindungi undang-undang dan dapat menimbulkan gangguan stabilitas.

2. Penulisan berita, ulasan, cerita, gambar, dan karikatur, yang cenderung dapat bersifat pornografi dan sadistis, atau mengandung unsur-unsur kekejaman dan kekerasan berarti telah melanggar/tidak sesuai dengan nilai-nilai moral.

3. Pemberitaan-pemberitaan berita yang bersifat gosip (desas-desus) tanpa didukung fakta yang kuat berdampak dapat merusak nam baik seseorang atau kelompok.

4. Penyiaran berita-berita yang sifatnya destruktif (merusak) dapat merugikan negara dan bangsa serta menimbulkan kekacauan.

5. Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidag pengadilan harus dijiwai oleh prinsip “praduga tak bersalah” dan penyiaran pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan, bila itu dilanggar berarti telah terjadi pengadilan oleh pers (trial by the pers) dan melanggar hak asasi.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasan pers, antara lain sebagai berikut :

1. penyiaran berita tidak memenuhi kode etik jurnalistik

2. peradilan oleh pers (trial by pers)

3. membentuk opini yang menyesatkan

4. pemberitaan yang bersifat profokatif

5. berita bohong

6. pelanggaran terhadap ketentuan pidana

7. iklan yang menipu

Dalam menyikapi berita yang disiarkan oleh pers, masyarakat atau pihak-pihak yang keberatan dapat mengajukan keberatan dengan menggunakan,

1.      Hak jawab

Hak jawab adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang dapat merugikan nama baiknya. Hak jawab diberikan pada kesempatan pertama untuk menjernihkan persoalan yang telah diberitakan oleh pers. Pers wajib untuk melayani hak jawab yang dtujukan kepadanya dari masyarakat yang merasa keberatan akan pemberitaan yang telah dimuat di media.

2.      Hak koreksi

Hak koreksi adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang telah diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pers memiliki kewajiban untuk melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan pers.

3.      Somasi

Apabila seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) merasa tidak puas dengan hak jawab dan hak koreksi, maka yang bersangkutan dapat melayangkan surat somasi atau peringatan kepada perusahaan pers yang menyiarkan berita tidak benar tersebut. seseorang dapat menuntut melalui jalur hukum untuk kemudian diproses ke pengadilan, langkah tersebut ditempuh apabila persoalan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.

Dalam rangka menjaga kebebasan pers, berikut upaya yang dilakukan pemerintah,
1. pembuatan undang-undang pers

2. memfungsikan Dewan Pers sebagai pembina nasional,

3. penegakan supremasi hukum,

4. sosialisasi dan peningkatan kesadaran penegakan hak asasi manusia.

Peran pers sebagai lembaga pengontrol ditunjukkan melalui fungsinya untuk memberikan dan mendistribusikan informasi atas suatu peristiwa kepada masyarakat, pers harus bebas dari pengaruh dan kekuasaan apapun, sehingga pers disebut sebagai lembaga yang independen. Pers adalah lembaga yang dapat membangun opini publik terhadap informasi yang disajikannya, oleh karena itu, pers mempunyai peran penting terhadap tegaknya negara demokrasi. Pers harus menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Ia haruslah menyampaikan kebenaran, valid, dan berimbang. Sehingga apa yang disajikan kepada publik adalah sesuatu yang benar dan bisa diterima masyarakat.